Dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day pada tahun 2025, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) telah mengumumkan rencana mereka untuk mengadakan aksi longmarch. Aksi ini dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia, memastikan hak tersebut tetap terjaga dan didengar oleh pembuat kebijakan. KSBSI menekankan bahwa aksi ini akan berlangsung dalam koridor damai, tetap menghormati keamanan dan ketertiban masyarakat.
Persiapan Longmarch dan Pesan Damai KSBSI
Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto, menegaskan komitmen organisasi di tengah ketegangan yang mungkin ada selama perayaan May Day. “Kami akan memastikan aksi kami berlangsung damai. Ini adalah perayaan, tetapi perayaan sambil menyuarakan isu penting seperti jam kerja yang bermasalah, upah yang belum layak, dan hak-hak buruh lainnya,” ujar Dedi, menunjukkan pentingnya dialog yang damai dalam menyuarakan aspirasi.
KSBSI memperkirakan sekitar 1500 hingga 2000 anggotanya akan hadir dalam aksi tersebut. Meskipun belum ada keputusan akhir mengenai lokasi spesifik gabungan atau aliansi yang akan bergabung, Dedi menyatakan, “Yang pasti kami akan turun ke jalan, seperti biasanya dimulai dari sekitar Patung Kuda.”
Agenda Aksi dan Isu Utama
Kegiatan longmarch ini juga dirancang untuk menyoroti beberapa isu penting, termasuk revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 2023 harus dibuat ulang. Berikut adalah beberapa poin dari agenda yang akan diangkat:
- Pengawalan UU Ketenagakerjaan yang baru, menolak dan meninjau kembali beberapa kebijakan yang tidak pro buruh seperti Tapera.
- Penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah, dan larangan PHK sepihak demi perlindungan tenaga kerja.
- Pengaturan dana pensiun dan penyiapan DPLK sebagai langkah untuk memastikan pekerja yang di PHK tetap mendapatkan hak pensiun mereka.
Meski mengkritik beberapa kebijakan, KSBSI memastikan akan terus mendukung langkah pemerintah yang dianggap baik. Mereka berharap Pemerintahan Prabowo membuka ruang dialog dan kolaborasi yang lebih luas bagi kaum pekerja untuk terlibat dalam proses pembuatan Undang-Undang baru. “Zamannya kolaboratif, kita ingin Pemerintah membuka ruang yang lebih besar untuk kaum pekerja,” tambah Dedi.
Menjaga Keamanan dan Ketertiban Selama Aksi
Dalam persiapannya, KSBSI menekankan bahwa setiap partisipan diwajibkan untuk mematuhi protokol keamanan dan menjaga agar aksi tetap berjalan dengan damai. Tidak hanya itu, organisasi ini ingin memastikan agar pesan-pesan mereka disampaikan secara efektif dan dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat umum.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperjuangkan hak buruh, tetapi juga untuk meneruskan semangat kolaborasi antara organisasi buruh dengan elemen masyarakat lainnya. Dengan dukungan yang terkoordinasi dan terarah, KSBSI berharap isu-isu yang mereka usung dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pembuat keputusan.
KSBSI berjanji bahwa aksi longmarch ini tidak hanya akan menjadi ajang protes, tetapi juga sebuah kesempatan untuk menunjukkan solidaritas sesama pekerja dalam menyuarakan aspirasi dan hak-hak mereka. Semua ini dilakukan dengan harapan bahwa buruh di Indonesia akan mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang lebih baik pada masa depan.