Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumumkan kebijakan baru yang memberikan kelonggaran kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terkait pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025, DJP telah menghapus sanksi administratif untuk keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024.
Langkah Kebijakan untuk Mendukung Wajib Pajak
Penghapusan sanksi ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kemudahan bagi WP OP, khususnya selama periode libur nasional dan cuti bersama yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Kebijakan ini berlaku untuk pembayaran dan pelaporan yang dilakukan antara 31 Maret 2025 hingga paling lambat 11 April 2025, tanpa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).
Dengan kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada wajib pajak, mengurangi tekanan akibat batasan waktu yang ketat dan memungkinkan pelaporan yang lebih fleksibel.
Manfaat Bagi Wajib Pajak
Kebijakan penghapusan sanksi ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa:
- Fleksibilitas waktu: Memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan pelaporan dan pembayaran pajak tahunan tanpa khawatir akan sanksi keterlambatan.
- Pengurangan tekanan administratif: Memungkinkan wajib pajak untuk menjalani proses pelaporan dengan lebih tenang tanpa beban administratif yang berat.
- Dorongan untuk kepatuhan: Membantu meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan waktu tambahan pada wajib pajak yang memerlukan, tanpa penerapan denda yang bisa memberatkan.
Reaksi dari Komunitas Pajak
Kebijakan ini disambut baik oleh komunitas pajak, dianggap sebagai langkah positif yang mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi WP OP selama periode pelaporan pajak yang sering kali rumit dan terbatas oleh waktu. Banyak yang melihat inisiatif ini sebagai cara untuk membangun hubungan yang lebih baik antara DJP dan masyarakat, melalui pendekatan yang lebih empatik dan berbasis pada kenyataan situasional yang dihadapi para wajib pajak.
Pemahaman pihak pajak terhadap kebutuhan fleksibilitas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung wajib pajak, terutama saat momen penting seperti libur nasional. Dengan tak adanya ancaman sanksi, diharapkan banyak wajib pajak akan lebih bersemangat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka secara tepat.
Langkah Selanjutnya
DJP akan terus memantau dampak kebijakan ini dan siap beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat untuk memastikan proses perpajakan yang transparan dan efisien. Diharapkan inisiatif seperti ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada, sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.
Dengan demikian, upaya ini menunjukkan bahwa pihak berwenang menyadari pentingnya mendengarkan suara masyarakat dan menciptakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan aktual di lapangan.
