Pemerintah Indonesia baru-baru ini disarankan untuk mempertimbangkan opsi impor gas bumi sebagai solusi sementara untuk mengatasi kesenjangan pasokan gas di dalam negeri. Saran ini muncul di tengah desakan dari para pelaku industri, terutama dari sektor non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu), yang merasa terjepit akibat pasokan gas yang menurun dari hulu dan prioritas distribusi yang diberikan kepada industri penerima program HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu).
Pentingnya Opsi Impor Gas Bumi
Menurut Fahmy Radhi, seorang pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), membuka opsi impor gas bumi dapat menjadi salah satu solusi yang efektif selain realokasi gas ekspor untuk keperluan domestik. Fahmy menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan usaha menjaga ketahanan energi nasional di tengah tantangan pasokan gas saat ini. “Dengan mempertimbangkan impor, kita dapat mencari harga terbaik untuk para pengguna gas bumi, terutama industri domestik,” katanya.
Fahmy juga mengingatkan bahwa meski ada potensi harga yang lebih tinggi dari realokasi gas ekspor, hal ini harus dilihat sebagai bagian dari dinamika permintaan dan penawaran di pasar. Oleh karena itu, memberikan kebebasan untuk mempertimbangkan impor jika harga dalam negeri lebih mahal dapat menjadi strategi yang tepat.
Optimalisasi Sumber Daya Gas Nasional
Dalam konteks ini, Fahmy menekankan bahwa impor harus dilakukan oleh lembaga yang mampu mengukur keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Dengan demikian, opsi impor bisa menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan seluruh pelanggan, terutama industri, dengan tetap berfokus pada ketahanan energi nasional.
Fahmy menegaskan bahwa opsi impor ini sifatnya sementara. “Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang sangat besar. Misalnya, Blok Masela yang dikenal sebagai gas abadi, namun belum dioptimalkan karena lokasinya yang jauh dan belum tersedianya infrastruktur penyalur,” jelasnya.
Pentingnya Infrastruktur dan Kebijakan Energi yang Proaktif
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah didesak untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas bumi nasional yang cukup. “Ini mirip dengan pembangunan jalan tol yang didanai APBN. Infrastruktur harus menjadi prioritas untuk mendukung target pemerintah mencapai swasembada energi,” tambah Fahmy.
Selaras dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, juga meminta pemerintah untuk segera mengatasi kesenjangan pasokan gas bumi domestik. “Di tengah penurunan pasokan dari hulu, ketersediaan gas pipa diprioritaskan kepada industri penerima program HGBT, sementara industri lain harus menerima sisanya dan membayar harga lebih mahal,” tegas Anggawira.
Oleh karena itu, solusi yang diusulkan termasuk realokasi gas ekspor untuk domestik harus diperhatikan agar kebijakan ketahanan energi yang lebih adil dan proporsional bagi seluruh pelanggan dapat dicapai.
Optimalisasi sumber daya gas bumi dalam negeri dan pengembangannya harus menjadi prioritas mutlak, memastikan kepastian pasokan dengan harga yang wajar untuk kelangsungan industri. Pemerintah diharapkan mengambil tindakan proaktif untuk memitigasi kesenjangan pasokan ini, demi memastikan keberlanjutan ekonomi dan energi yang stabil bagi Indonesia di masa depan.
