Inklusi sosial menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan dalam upaya pembangunan di Indonesia. Memastikan semua individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik adalah esensi dari inklusi sosial. Hal ini dinilai bisa menjadi “mantra” yang mampu mendorong keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pengukuran Status Pembangunan Inklusi Sosial
Setara Institute meluncurkan studi dan pengukuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) untuk memetakan kondisi dan kinerja pemerintahan di berbagai tingkatan dalam mencapai inklusi sosial. Menurut Sayyidatul Insiyah, peneliti dari Setara Institute, IISI ini bertujuan menjadi alat ukur dan instrumen monitoring bagi pemerintah pusat dan daerah.
IISI diharapkan dapat membantu dalam perumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan yang lebih inklusif, serta mendorong adopsi prinsip-prinsip inklusi sosial dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Studi ini merujuk pada paradigma hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945.
Metodologi Pendekatan Studi
Dalam pengukurannya, studi IISI menggunakan pendekatan semi komposit dengan mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. “Data kuantitatif dan kualitatif disajikan dalam bentuk skor dengan pembobotan,” jelas Sayyidatul.
Studi pengukuran pertama ini dilakukan di tingkat nasional serta di 22 kota dan 2 kabupaten selama periode Agustus 2024 hingga Januari 2025. Kelompok subjek yang diteliti mencakup perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat dengan menggunakan dua variabel utama.
Hasil Temuan Studi IISI 2024
Studi IISI mencatat skor 3,2 untuk kondisi inklusi sosial di tingkat nasional, yang menandakan status “basic to improving”. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa aspek oleh pemerintah pusat, meskipun masih banyak tugas rumah yang harus diselesaikan. Skor ini bukanlah rata-rata dari pencapaian inklusi sosial di daerah, melainkan dinilai secara terpisah berdasarkan data dan kebijakan nasional.
Dengan hasil ini, pemerintah diharapkan dapat terus berupaya memperbaiki dan memperluas penerapan inklusi sosial agar semua kelompok masyarakat mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Keberhasilan dalam meningkatkan inklusi sosial berarti membuka peluang partisipasi yang lebih besar, tidak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga sosial dan politik, di mana setiap orang merasa memiliki suara yang didengar.
Semangat inklusi sosial ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk percepatan pembangunan yang lebih merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ke depan, dengan adanya indeks dan penelitian semacam IISI, diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan inklusif dan mengawasi implementasinya di lapangan.
Inklusi sosial adalah perjuangan bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan.