Seorang pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, baru-baru ini menyatakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dapat merusak reputasi keluarga Presiden. Kasus ini diyakini dapat memperlebar jarak antara Jokowi dan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Dalam diskusi publik bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang diadakan oleh Gerakan Indonesia Cerah pada tanggal 24 April 2025, Karyono menyatakan keprihatinannya terhadap dampak negatif dari isu tersebut terhadap citra Presiden.
Dampak pada Reputasi Jokowi
Karyono mencatat bahwa tuduhan ini adalah bagian dari rangkaian panjang serangan negatif terhadap Jokowi. “Pak Jokowi sangat dirugikan karena isu negatif terus mencuat, bahkan jauh sebelum ia menjabat sebagai presiden,” jelasnya. Dalam konteks politik Indonesia saat ini, langkah Jokowi membawa masalah ini ke ranah hukum merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan memulihkan reputasinya. Dengan membawa kasus ini ke pengadilan, ia berusaha menunjukkan bahwa semua warga negara, termasuk dirinya, harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Politik Pasca Pemilu
Pemilu 2024 meninggalkan jejak politik yang memengaruhi dinamika hubungan antara berbagai tokoh politik, termasuk antara Jokowi dan Prabowo. Mengingat penggemar maupun kritik Jokowi yang terus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempertanyakan kredibilitasnya, Karyono mengemukakan pendapat bahwa ini dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk memisahkan antara Jokowi dan Prabowo. “Ada kelompok yang berusaha menggunakan isu ini sebagai alat untuk mengganggu hubungan antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo,” tambah Karyono.
Prabowo dan Residu Kepentingan Politik
Dalam pandangannya, Karyono mengantisipasi bahwa Prabowo akan merespon isu ini dengan bijak. “Saya yakin Presiden Prabowo dapat bersikap bijak dalam menghadapi aneka residu kepentingan politik ini,” tuturnya. Beliau juga menambahkan bahwa kemungkinan besar ada upaya dari beberapa kelompok untuk memanfaatkan isu ini demi mendapatkan posisi politik yang lebih baik menjelang pemilu berikutnya.
Pengaruh Politik Menuju 2029
Pergeseran dukungan politik dan kemunculan residu antar kelompok kepentingan diperkirakan akan terus berlanjut hingga pemilu berikutnya. “Residu antar kelompok kepentingan ini akan terus berlanjut hingga masing-masing kelompok merasa aman untuk membuka peluang politik mereka,” tegas Karyono.
Karyono menekankan bahwa preseden politik yang ditorehkan oleh Jokowi dalam transisi kekuasaan ke Prabowo dapat membuatnya menjadi sasaran empuk bagi oposisi. Mengingat kontribusi Jokowi dalam proses transisi ini, hal tersebut mungkin menjadi alasan utama kelompok tersebut terus mengangkat isu-isu yang dapat merugikan Jokowi dan sekutunya.
