Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnadi Mudi, menyoroti ketidaksejalan kebijakan yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Visi ini menekankan pentingnya kedaulatan nasional dan ketahanan ekonomi tanpa intervensi asing.
Tantangan Kebijakan Kesehatan
Kusnadi mengindikasikan bahwa Rancangan Permenkes ini diduga mengadopsi agenda internasional melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia berpendapat bahwa inisiatif ini, yang belakangan ditinggalkan oleh Amerika Serikat, bisa jadi dikontrol oleh kepentingan kelompok tertentu yang tidak selalu sejajar dengan kepentingan nasional.
“Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain untuk mengatur sektor strategisnya,” ujar Kusnadi. Penyataan ini kian menegaskan bahwa pemerintah semestinya lebih bijak dalam mengikuti saran dari organisasi atau kelompok internasional terutama ketika menyangkut sumber daya lokal yang menjadi andalan ekonomi nasional.
Menghadapi Tantangan Ekonomi Tembakau
Lebih lanjut, Kusnadi menuturkan bahwa dorongan berbagai pihak untuk meratifikasi FCTC dipandang tidak sesuai dengan kondisi ekosistem pertembakauan nasional. Industri ini, katanya, telah menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 6 juta pekerja yang tersebar dari hulu hingga hilir, dari petani hingga industri pengolahan.
“Tembakau bukan hanya sekadar komoditas. Ia memiliki sejarah panjang dan telah menopang ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang,” tambah Kusnadi. Sektor ini, terutama di daerah penghasil tembakau, kerap menjadi pilar ekonomi lokal, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat.
Polemik dan Dampaknya terhadap Petani
Kami berharap pengambil kebijakan di pemerintahan mempertimbangkan dampak luas dari kebijakan ini terhadap ekonomi domestik, terutama bagi petani yang bergantung pada tembakau. Jangan sampai peraturan yang dihasilkan malah memperparah kemiskinan dengan mematikan sumber penghidupan utama mereka, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran.
Dalam visinya, Presiden Prabowo sering menekankan pentingnya swasembada dan kemampuan Indonesia untuk mengelola urusan domestiknya tanpa campur tangan asing. Hal ini dianggap sebagai refleksi dari cita-cita utama Bung Karno untuk mencapai keberdayaan nasional murni dan independen.
Pernyataan ini menunjukkan bagaimana sukarnya menyeimbangkan antara tekanan global dan kepentingan nasional dalam kebijakan sektor-sektor sensitif seperti tembakau. Masih diperlukan dialog lebih lanjut untuk memperoleh kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.